Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas dan kewajiban membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan evaluasi kebijakan bidang hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kepegawaian, umum,humas dan keprotokolan serta dalam melaksanakan pengoordinasian dinas daerah dan lembaga teknis daerah bidang hukum,organisasi, umum,humas dan keprotokolan

Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi:

  1. Pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan tugas bidang  hukum, organisasi,ketatalaksanaan,  kepegawaian, umum, humas dan keprotokolan ;
  2. Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis serta pemantauan penyelenggaraan   urusan  peningkatan supremasi hukum
  3. Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis   serta pemantauan  penyelenggaraan urusan  organisasi, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
  4. Perumusan Kebijakan dan petunjuk teknis serta pemantauan  penyelenggaraan urusan  umum, humas dan keprotokolan;
  5. Pelaksanaan evaluasi kebijakan bidang hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kepegawaian, umum, kehumasan dan keprotokolan.
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

Bagian Administrasi

Asisten Administrasi Umum membawahi 3 (tiga) bagian :

 a.	Bagian Hukum
b. Bagian Organisasi dan Kepegawaian
c. Bagian Umum

Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum.

 

A. Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknik,  pembinaan, pengendalian perumusan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, bantuan hukum, publikasi dan dokumentasi hukum.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai fungsi :

  1. Penyiapan konsep kebijakan umum bidang hukum.
  2. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi,  penyusunan rencana program dan  petunjuk teknis  serta bahan analisis dalam penyelenggaraan tata hukum dan perundang-undangan.
  3. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi,  penyusunan rencana program dan  petunjuk teknis  serta bahan analisis  penyelenggaraan bantuan hukum bagi pemerintah daerah dan pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
  4. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi,  penyusunan rencana program dan  petunjuk teknis  serta bahan analisis penyelenggaraan publikasi dan dokumentasi hukum.
  5. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program Sekretariat Daerah bidang  hukum.
  6. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi bidang hukum.
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum  sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

Bagian Hukum terdiri atas :

a. Sub Bagian Tata Hukum dan Perundang-undangan
b.
Sub Bagian Bantuan Hukum
c.
Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Hukum.

Tugas Sub Bagian

(a) Sub Bagian Tata Hukum dan Perundang-Undangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan Koordinasi, petunjuk teknik dan bahan pembinaan dalam mendukung pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pengembangan serta perumusan peraturan daerah.

(b) Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas mengumpulkan bahan koordinasi, penyusunan petunjuk teknik dan bahan pembinaan guna penyelesaian masalah hukum, pelayanan bantuan hukum dan pembinaan terhadap kegiatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

(c) Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum mempunyai tugas mengumpulkan bahan koordinasi, petunjuk teknis dan bahan pembinaan dalam mendukung penyelenggaraan pengumpulan dokumentasi dan publikasi produk-produk hukum, penerbitan lembaran daerah dan mengatur penyebaran dokumentasi hukum.

 

B. Bagian Organisasi dan Kepegawaian

Bagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknik, pembinaan, pengendalian kelembagaan, Ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur negara, formasi jabatan dan pengelolaan data kepegawaian.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

  1. Penyiapan konsep kebijakan umum bidang organisasi dan kepegawaian.
  2. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi,  penyusunan rencana program dan  petunjuk teknis  serta bahan analisis dalam penyelenggaraan penataan kelambagaan perangkat daerah dan formasi jabatan.
  3. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi,  penyusunan rencana program dan  petunjuk teknis  serta bahan analisis  penyelenggaraan pembinan ketatalaksanaan dan pendayagunaan paratur negara.
  4. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi,  penyusunan rencana program dan  petunjuk teknis  serta bahan analisis penyelenggaraan  urusan kepegawaian.
  5. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program Sekretariat Daerah bidang  organisasi dan kepegawaian.
  6. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi bidang organisasi dan kepegawaian..
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

Bagian Organisasi dan Kepegawaian terdiri atas:

a. Sub Bagian Kelembagaan dan Formasi Jabatan
b.
Sub Bagian Ketatalaksanaan
c.
Sub Bagian Kepegawaian dan Pengolahan Data

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian.

Tugas Sub Bagian

(a) Sub Bagian Kelembagaan dan Formasi Jabatan mempunyai tugas mengumpulkan bahan Koordinasi, petunjuk teknik dan bahan pembinaan penyelenggaraan penataan kelembagaan perangkat daerah dan formasi jabatan.

(b) Sub Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan koordinasi, penyusunan petunjuk teknik dan bahan pembinaan penyelenggaraan pembinaan ketatalaksanaan dan pendayagunaan aparatur negara.

(c) Sub Bagian Kepegawaian dan Pengolahan Data mempunyai tugas mengumpulkan bahan koordinasi, penyusunan petunjuk teknik dan bahan pembinaan penyelenggaraan urusan kepegawaian dan pengolahan data kepegawaian.

 

C. Bagian Umum dan Protokol

Bagian Umum dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknik,  pembinaan, pengendalian  urusan tata usaha pimpinan, keuangan pimpinan, perjalan, protokol, rumah tangga dan perlengkapan. 

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bagian Umum dan Protokol mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan konsep kebijakan umum bidang umum dan protokol.
  2. Pelaksanaan tata usaha umum dan keuangan Sekretariat Daerah.
  3. Pelaksanaan pembinaan ketata usahaan dan kearsipan.
  4. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga pimpinan dan sekretariat daerah.
  5. Pelaksanaan urusan keamanan dalam terhadap personal, material dan informasi.
  6. Pelaksanaan urusan protokol dan perjalanan dinas.
  7. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program Sekretariat Daerah bidang  umum dan protokol.
  8. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi bidang umum dan protokol.
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesui dengan tugas pokok dan fungsiny.

 

Bagian Umum dan Protokol terdiri atas:

a. Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan Pimpinan
b.
Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
c.
Sub Bagian Perlengkapan Rumah Tangga

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Bagian Umum dan Protokol.

Tugas Sub Bagian

(a). Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan Pimpinan mempunyai tugas mengumpulkan bahan Koordinasi, petunjuk teknis dan bahan analisis penyelenggaraan tata usaha umum, tata usaha keuangan pimpinan dan kearsipan.

(b). Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas mengumpulkan bahan koordinasi, penyusunan petunjuk teknis dan bahan analisis penyelenggaraan administrasi Hubungan Masyarakat, perjalanan dan keprotokoleran daerah.

(c). Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas mengumpulkan bahan koordinasi, penyusunan petunjuk teknik dan bahan analisis  kebutuhan perlengkapan rumah tangga  daerah.