Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  mempunyai tugas dan kewajiban membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan evaluasi kebijakan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan serta  dalam melaksanakan pengkoordinasian dinas daerah dan lembaga teknis daerah bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan.

Fungsi

Untuk menyelenggarakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

  1. Pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan tugas bidang  pemerintahan umum, kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan
  2. Perumusan kebijakan petunjuk teknis serta pemantauan penyelenggaraan   urusan  pemerintahan umum
  3. Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis   serta pemantauan  penyelenggaraan urusan peningkatan kesejahteraan rakyat
  4. Perumusan Kebijakan dan petunjuk teknis serta pemantauan  penyelenggaraan urusan  kemasyarakata
  5. Pelaksanaan evaluasi kebijakan bidang pemerintahan umum, kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

 

Bagian Administrasi

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah membawahi 3 (tiga ) Bagian yaitu:

a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 
c. Bagian Administrasi Kemasyarakatan

Pada setiap bagian sebagaimana, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

 

A. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam koordinasi dan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, administrasi ketertiban umum serta administrasi kependudukan dan Catatan Sipil.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bagian Pemerintahan Umum mempunyai fungsi:

  1. Penyiapan konsep kebijakan umum bidang pemerintahan umum.
  2. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, petunjuk teknis dan bahan analisis dalam penyelengaraan pemerintahan.
  3. Penyiapan sarana dan prasarana fisik pemerintahan. 
  4. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, petunjuk teknis dan bahan analisis penyelengaraan administrasi ketertiban umum.
  5. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, petunjuk teknis dan bahan analisis penyelengaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
  6. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program Sekretariat Daerah bidang pemerintahan umum.
  7. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kegiatan bidang pemerintahan umum. 
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum terdiri atas:

a. Sub Bagian Tata Pemerintahan
b.
Sub Bagian Administrasi Ketertiban Umum
c.
Sub Bagian Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Sub Bagian, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum.

Tugas Sub Bagian

(a) Sub Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas mengumpulkan bahan kebijakan  Koordinasi, petunjuk teknik dan bahan pembinaan serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan serta penyiapan sarana dan prasarana fisik pemerintahan.

(b) Sub Bagian Administrasi Ketertiban Umum  mempunyai tugas mengumpulkan bahan kebijakan, koordinasi, penyusunan petunjuk teknik dan bahan pembinaan penyelenggaraan administrasi ketertiban umum.

(c) Sub Bagian Administrasi Ketertiban Umum  mempunyai tugas mengumpulkan bahan koordinasi, penyusunan petunjuk teknik dan bahan pembinaan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan Catatan Sipil.

 

B. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam  pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan administrasi sosial, pendidikan, agama, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi. 

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bagian administrasi Kesejateraan Rakyat  mempunyai fungsi: 

  1. Penyiapan konsep kebijakan umum bidang kesejahteraan rakyat.
  2. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi,  penyusunan rencana program dan  petunjuk teknis  serta bahan analisis dalam penyelengaraan administrasi sosial,tenaga kerja dan transmigrasi.
  3. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi,  penyusunan rencana program dan  petunjuk teknis  serta bahan analisis  penyelenggaraan administrasi pendidikan dan agama.
  4. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi,  penyusunan rencana program dan  petunjuk teknis  serta bahan analisis penyelenggaraan administrasi kesehatan.
  5. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program Sekretariat Daerah bidang kesejahteraan Rakyat. 
  6. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kegiatan bidang kesejahteraan rakyat. 
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

 

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat terdiri atas:
a. Sub Bagian Administrasi Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
b. Sub Bagian Administrasi Pendidikan dan Agama
c. Sub Bagian Administrasi Kesehatan

 

Sub Bagian, dipimpin oleh seorang kepala. Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Tugas Sub Bagian
(a). Sub Bagian Administrasi Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan Koordinasi, petunjuk teknis dan bahan pembinaan penyelenggaraan administrasi sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
(b). Sub Bagian Administrasi Pendidikan dan Agama mempunyai tugas mengumpulkan bahan koordinasi, penyusunan petunjuk teknis dan bahan pembinaan penyelenggaraan administrasi pendidikan dan agama.
(c). Sub Bagian Administrasi Kesehatan mempunyai tugas mengumpulkan bahan koordinasi, penyusunan petunjuk teknis dan bahan pembinaan penyelenggaraan administrasi Kesehatan.

 

 

C. Bagian Administrasi Kemasyarakatan

Bagian Administrasi Kemasyarakatan  mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam  pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan administrasi Kesatuan bangsa dan politik, administrasi pemuda dan olah raga serta administrasi pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan. 

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bagian Administrasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

  1. Penyiapan  Konsep kebijakan umum bidang kemasyarakatan.
  2. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi,  penyusunan rencana program dan  petunjuk teknis  serta bahan analisis dalam penyelenggaraan administrasi kemasyarakatan.
  3. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi,  penyusunan rencana program dan  petunjuk teknis  serta bahan analisis  penyelenggaraan administrasi agama pemuda dan olah raga.
  4. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi,  penyusunan rencana program dan  petunjuk teknis  serta bahan analisis penyelenggaraan administrasi pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan.
  5. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program Sekretariat Daerah bidang  kemasyarakatan.
  6. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi bidang kemasyarakatan. 
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Administrasi Kemasyarakatan terdiri atas:

a. Sub Bagian Administrasi Kesatuan Bangsa dan Politik
b.
Sub Bagian Administrasi Pemuda dan Olah Raga
c.
Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan

Sub Bagian, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kemasyarakatan.

Tugas Sub Bagian

(a). Sub Bagian Administrasi Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas mengumpulkan bahan Koordinasi, petunjuk teknik dan bahan pembinaan  penyelenggaraan administrasi kesatuan bangsa dan politik.

(b). Sub Bagian Administrasi Pemuda dan Olah Raga  mempunyai tugas mengumpulkan bahan koordinasi, penyusunan petunjuk teknik dan bahan pembinaan  penyelenggaraan administrasi pemuda dan olah raga.

(c). Sub Bagian Administrasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas mengumpulkan bahan koordinasi, penyusunan petunjuk teknik dan bahan pembinaan penyelenggaraan administrasi pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan.