Berita
Bulan ini, Pemkot Bau-Bau Mendata Tenaga Honorer

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

           Tidak lama lagi tenaga honorer yang ada di lingkup pemerintah Kota Bau-Bau akan di angkat menjadi calon Pengawai Negeri Sipil (CPNSD). (2/8) Sekda Kota Bau-Bau Suhufan, memimpin rapat kerja mengenai pendataan tenaga honorer  di Aula Kantor Palagimata, yang dihadiri oleh Camat Se-Kota Bau-Bau, para Sekertaris unit SKPD, dan juga seluruh Kepala Sekolah lingkup Pemerintah Bau-Bau. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai kriteria tenaga honorer yang akan didata kemudian di laporkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sekertaris Daerah, Suhufan mengatakan kategori yang akan didata adalah mereka yang memiliki SK honorer dari tahun 2005 bawah, yang dikeluarkan oleh PPK atau pejabat lain yang memiliki otorisasi yakni sekda, Kepala Badan, Dinas, Kepala PT, Camat. Tenaga honorer yang mendapatkan gaji dari APBD dan APBN. Pada tanggal 1 Januari 2006 berusia minimal 19 tahun dan paling tinggi usia 48 tahun.

Dan pada tanggal 31 Desember 2005 minimal telah memiliki masa kerja 1 tahun. Selama honor tidak pernah berhenti dan bekerja serta ditugaskan pada instansi pemerintahan. Sementara untuk guru bantu yang mengajar di sekolah swasta tetap akan di data, karena mereka mendapatkan gaji dari APBN dan telah mendapat SK dari pusat, tetapi setelah diangkat menjadi CPNSD harus mengajar di sekolah negeri.

“itulah semua kriteria yang harus dipenuhi, bagi pejabat yang memberikan keterangan tidak benar dalam pendataan tersebut, akan diberikan sangsi admistrasi dan sangsi pidana, olehnya saya berharap mari kita memberikan keterangan yang sebenarnya agar ketika BKN dan BPK turun melakukan pendataan di setiap unit kerja mereka mendapatkan data yang sebenarnya,” tutur Sekda

Dijelaskan pejabat yang tidak berwewenang untuk menandatangi SK honorer, untuk Pendataan adalah Kepala Sekolah SD, Lurah, Kepala Desa, pipinan Yayasan, Dharma Wanita, pimpinan Koperasi, komite, dan lainnya yang memiliki otorisasi.

Kepala BKD Abdul wahid mengatakan pendataan akan dilaksanakan diinstansi masing-masing, oleh BKD kemudian di bahwah ke BKN, selanjutnya di Validasi berdasarkan data dari Kabupaten/Kota yang mana BKN akan turun langsung kelapangan. “bagi yang kedapatan memanipulasi data akan diberikan sangsi, yang pastinya kita akan berdasarkan hukum pendataan menurut peraturan pemerintah no 48 dan PP no 43 tahun 2005 dan landasan operasional berdasarkan aturan dalam surat edaran MenPan no 5 tahun 2010.

Tenaga honorer menurut aturan tersebut dibagi dalam dua kategori dalam pengumpulan berkasnya. Untuk kategori pertama mereka yang mendapatkan gaji honor dari APBN atau APBD, batas penyetoran berkasnya samapai tanggal 31 Agustus 2010 sementara yang dibiayai diluar APBD/APBN masuk pada kategori II, batas penyetoran berkasnya samapai tanggal 31 Desember 2010. “untuk kriteria berkas hampir sama yang membedakan sumber pembiayaan honor mereka dari APBN/APBD dan dari luar APBN maupun APBD,” katanya.

Ketika ditanya apakah guru yang honor di SD dan telah mendapatkan SK honor dari tahun 2005 kebawah bisa mengambil SK yang dikeluarkan Dinas Pendidikan, beliau mengatakan bisa saja karena bila Sknya hanya ditanda tangai oleh kepala sekolah maka hanya bisa digunakan untuk pengurusan SPBM saja tetapi tidak bisa digunakan sebagai syarat pendataan. (nur inkom).

Bulan ini, Pemkot Bau-Bau Mendata Tenaga Honorer

                Tidak lama lagi tenaga honorer yang ada di lingkup pemerintah Kota Bau-Bau akan di angkat menjadi calon Pengawai Negeri Sipil (CPNSD). (2/8) Sekda Kota Bau-Bau Suhufan, memimpin rapat kerja mengenai pendataan tenaga honorer  di Aula Kantor Palagimata, yang dihadiri oleh Camat Se-Kota Bau-Bau, para Sekertaris unit SKPD, dan juga seluruh Kepala Sekolah lingkup Pemerintah Bau-Bau. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai kriteria tenaga honorer yang akan didata kemudian di laporkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sekertaris Daerah, Suhufan mengatakan kategori yang akan didata adalah mereka yang memiliki SK honorer dari tahun 2005 bawah, yang dikeluarkan oleh PPK atau pejabat lain yang memiliki otorisasi yakni sekda, Kepala Badan, Dinas, Kepala PT, Camat. Tenaga honorer yang mendapatkan gaji dari APBD dan APBN. Pada tanggal 1 Januari 2006 berusia minimal 19 tahun dan paling tinggi usia 48 tahun.

Dan pada tanggal 31 Desember 2005 minimal telah memiliki masa kerja 1 tahun. Selama honor tidak pernah berhenti dan bekerja serta ditugaskan pada instansi pemerintahan. Sementara untuk guru bantu yang mengajar di sekolah swasta tetap akan di data, karena mereka mendapatkan gaji dari APBN dan telah mendapat SK dari pusat, tetapi setelah diangkat menjadi CPNSD harus mengajar di sekolah negeri.

“itulah semua kriteria yang harus dipenuhi, bagi pejabat yang memberikan keterangan tidak benar dalam pendataan tersebut, akan diberikan sangsi admistrasi dan sangsi pidana, olehnya saya berharap mari kita memberikan keterangan yang sebenarnya agar ketika BKN dan BPK turun melakukan pendataan di setiap unit kerja mereka mendapatkan data yang sebenarnya,” tutur Sekda

Dijelaskan pejabat yang tidak berwewenang untuk menandatangi SK honorer, untuk Pendataan adalah Kepala Sekolah SD, Lurah, Kepala Desa, pipinan Yayasan, Dharma Wanita, pimpinan Koperasi, komite, dan lainnya yang memiliki otorisasi.

Kepala BKD Abdul wahid mengatakan pendataan akan dilaksanakan diinstansi masing-masing, oleh BKD kemudian di bahwah ke BKN, selanjutnya di Validasi berdasarkan data dari Kabupaten/Kota yang mana BKN akan turun langsung kelapangan. “bagi yang kedapatan memanipulasi data akan diberikan sangsi, yang pastinya kita akan berdasarkan hukum pendataan menurut peraturan pemerintah no 48 dan PP no 43 tahun 2005 dan landasan operasional berdasarkan aturan dalam surat edaran MenPan no 5 tahun 2010.

Tenaga honorer menurut aturan tersebut dibagi dalam dua kategori dalam pengumpulan berkasnya. Untuk kategori pertama mereka yang mendapatkan gaji honor dari APBN atau APBD, batas penyetoran berkasnya samapai tanggal 31 Agustus 2010 sementara yang dibiayai diluar APBD/APBN masuk pada kategori II, batas penyetoran berkasnya samapai tanggal 31 Desember 2010. “untuk kriteria berkas hampir sama yang membedakan sumber pembiayaan honor mereka dari APBN/APBD dan dari luar APBN maupun APBD,” katanya.

Ketika ditanya apakah guru yang honor di SD dan telah mendapatkan SK honor dari tahun 2005 kebawah bisa mengambil SK yang dikeluarkan Dinas Pendidikan, beliau mengatakan bisa saja karena bila Sknya hanya ditanda tangai oleh kepala sekolah maka hanya bisa digunakan untuk pengurusan SPBM saja tetapi tidak bisa digunakan sebagai syarat pendataan. (nur inkom).